Sabtu, 09 Juli 2011

Pelayanan Publik Prima Negara Hongkong

Oleh : Satriya Nugraha, SP
Konsultan Pertanian dan Evaluasi Lahan
Staf Ahli Pasuruan Tourism Information Centre (PASTIC)

Hong Kong merupakan daerah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok, memiliki bahasa resmi Inggris dan Tionghoa (Kantonis dan Mandarin secara de facto). Kepala Eksekutif Negara Hongkong bernama Donald Tsang. Memiliki wilayah seluas 1.103 km², jumlah penduduk sekitar 6,88 juta, kepadatan penduduk sebesar 6.254 per kilometer persegi. Hong Kong (Mandarin: Xiānggǎng; resminya Daerah Administratif Khusus Hong Kong) merupakan satu dari dua Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok, satunya lagi adalah Makau. Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah ini secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok. Pendapatan Domestik Bruto sebesar US$ 23.592 dan termasuk urutan ke-30 di dunia, dengan mata uang Dollar Hongkong (HKD).
Pelayanan publik di Negara Hongkong sudah cukup bagus dan bahkan mendekati pelayanan publik prima. Kita bisa melihat beberapa contoh pelayanan publik prima di sana, berdasarkan wawancara dengan Bu Sherina (Branch Manager at asia-one employment agency) lahir di Kota Malang dan yang sudah lama tinggal di Negara Hongkong. Pemerintah Hongkong menjaga rakyatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, makanya sebagian besar masyarakat Hongkong menjadi makmur dan pada akhirnya juga memakmurkan pemerintah juga. Masyarakat Hongkong yang miskin atau tidak memiliki pekerjaan tetap diberikan penghidupan yang layak. Kemudian pelayanan kesehatan cukup baik dimana masyarakat Hongkong yang miskin diberikan fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah setempat tanpa dipungut biaya dan diperlakukan secara professional.
Perlu diketahui, pesan yang amat kuat dapat ditangkap selama Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Milenium adalah tentang pentingnya peningkatan kapabilitas seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk pencapaian kehidupan yang lebih bermutu dan bermartabat. Sesuai dengan tema konferensi, upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih dan sanitasi harus kita tempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin.
Selain itu, pemuda Hongkong yang membutuhkan biaya sekolah, pemerintah meminjamkan dana kepada mereka untuk melanjutkan sekolah. Sekolah gratis dengan fasilitas top dan sesuai standar internasional. Bagi pemuda Hongkong yang memiliki keinginan sekolah ke luar negeri, bisa mengajukan pinjaman kepada pemerintah Hongkong dan pemerintah Hongkong membiayai mereka sampai wisuda, kemudian biaya kuliah tersebut akan dikembalikan perlahan-lahan apabila mereka sudah bekerja melalui pajak penghasilan.
Keberhasilan upaya pelayanan publik dalam hal penanggulangan kemiskinan akan ditentukan oleh lima hal. Pertama, kebijakan yang dirumuskan dengan baik (good policy), dibangun melalui proses partisipasif dengan mendengarkan suara di miskin dan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan stakeholders. Kedua, komitmen penganggaran jangka menengah yang pasti. Ketiga, dukungan kelembagaan yang kredibel dan kapabel. Keempat, mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) yang solid. Kelima, monitoring dan evaluasi yang terbuka, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta tindak lanjut (enforcement) yang nyata terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
Kemudian bidang politik di Hongkong, mereka juga memiliki golongan-golongan dimana golongan partai yang menang menduduki sebagai pemimpin, maka mereka yg kalah ikut serta mendorong pihak yang menang sebagai pemimpin tersebut. Tidak ada permusuhan antar golongan / partai di Hongkong. Di Hongkong, paspor hilang atau KTP hilang, maka kita cukup datang ke kantor imigrasi setempat, melaporkan dengan surat kehilangan dari kepolisian setermpat bahwa benar-benar hilang dan pihak imigrasi langsung mengganti KTP / paspor yang hilang dengan KTP / paspor yang baru.
Dan yang terakhir, bidang penegakan hukum, kita cek Hongkong Identification Card (KTP Hongkong) saja sudah ketahuan, polisi benar-benar bergerak seperti mesin dengan oli yang bagus, pemerintah Hongkong tegas dan adil. hukum berjalan sangat kuat yang bebas komisi atau korupsi. Ada kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak partner dan sangat seinbang serta tidak saling merugikan bahkan saling menguntungkan. Legalisasi ditegakkan. Demikianlah pemerintah Hongkong melaksanakan pelayanan publik prima kepada masyarakat Hongkong, semoga menjadi bahan renungan pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten / kota di Jawa Timur agar terjadi reformasi birokrasi yang melayani prima masyarakat Jatim. Berdasarkan Amanah UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Revisi Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang pelayanan publik di Jawa Timur. Amiin.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar